Breaking News

Rilis Pers Puspen Kemendagri Minggu, 27 April 2025 *Wamendagri Ribka Haluk: Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil* Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Ia memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. “Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Ribka menjelaskan, seluruh proses tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Secara khusus, pasal tersebut mengatur bahwa gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan. “Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” terangnya. Namun demikian, saat ini proses pengesahan masih ditunda, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. “Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya. Ribka mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. “Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya. Lebih lanjut, Ribka juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat otonomi khusus. Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Mendagri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP. “Saya harapkan Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di dua provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut,” jelasnya. Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah. “Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tandasnya. Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP mekanisme pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Puspen Kemendagri Tamat Sudah! Leon Gadai Dihantam Pasal Berlapis, Kapolda Sumut: Ini Pelajaran bagi Pelaku Pinjaman Liar! Dewan Pimpinan Pusat Forum Kreasi Pemuda Masjid Indonesia Adakan Halal bihalal Di Forum Alumni UII, Mendagri Ajak Akademisi Ikut Evaluasi Sistem Pilkada Polisi Baik Polsek Kepulauan Seribu Utara Bantu Penumpang dan Jaga Keamanan di Dermaga Wisata

Beranda Berita Tim Patroli Polair Polres Kepulauan Seribu Menjaga Keamanan Perairan Pulau Untung Jawa

Berita, Polisi

Tim Patroli Polair Polres Kepulauan Seribu Menjaga Keamanan Perairan Pulau Untung Jawa

Agustus 14, 2023

Tamperaknews.com — Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023 – Dalam upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Pulau Untung Jawa, tim Patroli Satuan Polisi Air (Satpolair) Polres Kepulauan Seribu meluncur ke laut dengan menggunakan Kapal Patroli KP. VII – 40 – 203. Kegiatan patroli laut ini bertujuan untuk memberikan himbauan tentang kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) serta keselamatan kepada para nelayan, sekaligus melakukan patroli antisipasi terhadap tindak kejahatan di laut.

banner 325x300

Dalam operasi patroli yang dilaksanakan secara rutin, tim Patroli Polair Polres Kepulauan Seribu berusaha memberikan rasa aman dan keamanan kepada nelayan yang beraktifitas di perairan sekitar Pulau Untung Jawa. Kapal Patroli KP. VII – 40 – 203 melaju di atas gelombang laut dengan sigap, menjangkau area-area yang sering dilalui oleh nelayan.

Kasat Polair Polres Kepulauan Seribu, AKP Dasiman, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan himbauan dan edukasi kepada nelayan tentang pentingnya menjaga kamtibmas dan keselamatan di laut. Selain itu, patroli ini juga berfungsi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tindak kejahatan yang mungkin terjadi di perairan tersebut.

“Dalam menjalankan tugasnya, tim Patroli Polair juga memberikan himbauan kepada para nelayan tentang pentingnya melaporkan kejadian mencurigakan atau aktivitas yang mencurigakan di laut kepada aparat kepolisian. Ini merupakan langkah kolaboratif dalam menjaga keamanan wilayah maritim kita,” ujar AKP Dasiman.

Para nelayan yang ditemui oleh tim patroli merasa senang dengan kehadiran aparat kepolisian di laut. Mereka merasa lebih aman dan terlindungi saat beraktivitas di perairan Pulau Untung Jawa. Selain itu, himbauan tentang keselamatan di laut juga sangat diapresiasi, mengingat risiko yang mungkin dihadapi oleh para nelayan dalam menjalankan pekerjaan mereka.

Dengan giat patroli laut yang terus dilakukan oleh tim Patroli Polair Polres Kepulauan Seribu, diharapkan perairan Pulau Untung Jawa akan tetap menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi para nelayan dan warga setempat. Kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat terus meningkatkan keamanan wilayah maritim serta mencegah potensi tindak kejahatan di laut.

Reporter: Johan Sopaheluwakan

Post Views: 205

banner 325x300

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan