Breaking News

Rilis Pers Puspen Kemendagri Minggu, 27 April 2025 *Wamendagri Ribka Haluk: Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil* Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Ia memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. “Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Ribka menjelaskan, seluruh proses tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Secara khusus, pasal tersebut mengatur bahwa gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan. “Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” terangnya. Namun demikian, saat ini proses pengesahan masih ditunda, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. “Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya. Ribka mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. “Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya. Lebih lanjut, Ribka juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat otonomi khusus. Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Mendagri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP. “Saya harapkan Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di dua provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut,” jelasnya. Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah. “Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tandasnya. Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP mekanisme pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Puspen Kemendagri Tamat Sudah! Leon Gadai Dihantam Pasal Berlapis, Kapolda Sumut: Ini Pelajaran bagi Pelaku Pinjaman Liar! Dewan Pimpinan Pusat Forum Kreasi Pemuda Masjid Indonesia Adakan Halal bihalal Di Forum Alumni UII, Mendagri Ajak Akademisi Ikut Evaluasi Sistem Pilkada Polisi Baik Polsek Kepulauan Seribu Utara Bantu Penumpang dan Jaga Keamanan di Dermaga Wisata

Beranda Uncategorized Polsek Kepulauan Seribu Utara dan Warga Pulau Kelapa Bersatu Melaksanakan Poskamling Menjelang Pemilu 2024

Uncategorized

Polsek Kepulauan Seribu Utara dan Warga Pulau Kelapa Bersatu Melaksanakan Poskamling Menjelang Pemilu 2024

Januari 18, 2024

Tamperaknews.com – Jakarta – Polsek Kepulauan Seribu Utara, Polres Kepulauan Seribu, bersama dengan warga Pulau Kelapa, melaksanakan kegiatan Poskamling sebagai bagian dari Cooling System menjelang Pemilu 2024, Kamis (18/01/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana aman, damai, dan bebas di wilayah Kepulauan Seribu Utara.

Kapolsek Kepulauan Seribu, Iptu Yoyo Hidayat, menjelaskan bahwa kehadiran Polsek dan partisipasi aktif warga dalam Poskamling merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan keamanan menjelang pelaksanaan Pemilu. Ia menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif.

banner 325x300

“Saat ini, kita bersama-sama melaksanakan Poskamling sebagai bentuk kerjasama antara Polsek Kepulauan Seribu Utara dan warga Pulau Kelapa. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan Cooling System menuju Pemilu 2024 agar berjalan dengan aman, damai, dan bebas dari gangguan keamanan,” ungkap Iptu Yoyo Hidayat.

Selain fokus pada aspek keamanan Pemilu, Kapolsek juga mengimbau warga atau nelayan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ia memperingatkan agar tidak menggunakan alat penangkap ikan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang serta melarang penggunaan bahan peledak, bahan beracun, atau bahan lain yang dapat merusak lingkungan laut.

“Kami mengajak seluruh masyarakat, terutama para nelayan, untuk bersama-sama menjaga keberlanjutan lingkungan laut. Dengan cara ini, kita tidak hanya menciptakan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekosistem alam di sekitar Pulau Kelapa,” tambahnya.

Dalam kegiatan patroli malam, anak remaja dan masyarakat merespons dengan baik terhadap kehadiran polisi. Hal ini menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif di wilayah Kepulauan Seribu Utara. Diharapkan, melalui kerjasama yang erat antara Polsek dan masyarakat, Pemilu 2024 di Pulau Kelapa dapat berjalan sukses dan aman.

Reporter: Johan Sopaheluwakan

Post Views: 175

banner 325x300

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan