Breaking News
Rilis Pers Puspen Kemendagri Minggu, 27 April 2025 *Wamendagri Ribka Haluk: Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil* Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Ia memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. “Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Ribka menjelaskan, seluruh proses tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Secara khusus, pasal tersebut mengatur bahwa gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan. “Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” terangnya. Namun demikian, saat ini proses pengesahan masih ditunda, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. “Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya. Ribka mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. “Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya. Lebih lanjut, Ribka juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat otonomi khusus. Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Mendagri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP. “Saya harapkan Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di dua provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut,” jelasnya. Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah. “Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tandasnya. Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP mekanisme pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Puspen Kemendagri Tamat Sudah! Leon Gadai Dihantam Pasal Berlapis, Kapolda Sumut: Ini Pelajaran bagi Pelaku Pinjaman Liar! Dewan Pimpinan Pusat Forum Kreasi Pemuda Masjid Indonesia Adakan Halal bihalal Di Forum Alumni UII, Mendagri Ajak Akademisi Ikut Evaluasi Sistem Pilkada Polisi Baik Polsek Kepulauan Seribu Utara Bantu Penumpang dan Jaga Keamanan di Dermaga Wisata
Polisi  

Polsek Kepulauan Seribu Utara dan Warga Pulau Kelapa Bersatu dalam Poskamling untuk Menciptakan Lingkungan Aman Menuju Pemilu 2024

banner 120x600
banner 468x60

Tamperaknews.com-Jakarta – Kepolisian Sektor (Polsek) Kepulauan Seribu Utara, dari Polres Kepulauan Seribu, bersama-sama dengan warga masyarakat setempat melakukan kegiatan Poskamling (Pos Pengamanan Keliling) sebagai bagian dari inisiatif “Cooling System” dalam menghadapi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Aksi bersama ini dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas jelang proses demokrasi tersebut.

Pada Selasa (09/01/2024), di Pulau Kelapa, Iptu Yoyo Hidayat, Kapolsek Kepulauan Seribu, memimpin kegiatan Poskamling yang melibatkan partisipasi aktif dari warga setempat. Selain bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, kegiatan ini juga diarahkan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menggunakan media sosial secara bijaksana dalam menghadapi situasi politik yang semakin memanas.

banner 325x300

Iptu Yoyo Hidayat dalam keterangannya menyatakan, “Menjelang Pemilu 2024, kami berharap masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Kami mengajak untuk lebih teliti, cerdas, dan menolak serta mencegah penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya, baik berupa gambar, foto, atau ilustrasi yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berlatar belakang suku, agama, maupun antar golongan.”

Dalam suasana yang penuh kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, Kapolsek Hidayat menegaskan perlunya semua pihak turut aktif dalam menjaga stabilitas keamanan di sekitar lingkungan mereka. “Kami mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan melaporkan setiap kejadian yang dianggap mencurigakan kepada petugas keamanan terdekat,” tambahnya.

Poskamling ini juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan solidaritas di antara warga, di mana mereka saling mengingatkan dan membantu satu sama lain dalam menjaga situasi keamanan jelang Pemilu. Kesadaran bersama untuk menolak berita palsu (hoax) serta menghentikan penyebarannya diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas dari potensi konflik.

Kerja sama yang terjalin antara Polsek Kepulauan Seribu Utara dan masyarakat Pulau Kelapa menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga kedamaian, serta mewujudkan Pemilu yang aman, adil, dan berkualitas. Langkah proaktif ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang tenang dan damai selama proses demokrasi berlangsung, serta memberikan contoh positif bagi wilayah lainnya di Indonesia.

Reporter : Johan Sopaheluwakan

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *