Tamperaknews. – Kapuas, Kalteng – Beredar pemberitaan yang terkesan menyudutkan mantan perangkat Desa Humbang Raya, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Berita yang dirilis Selasa, (4/02) menyebutkan beberapa hal yang perlu penjelasan. “Bunyi berita media ini belum jelas sumbernya darimana dan apa yang mau dipersoalkan,”ujar mantan perangkat desa yang ditemui awak media Rabu (5/02), Palangka Raya, Kalimantan Tengah.
Menurut mantan perangkat desa dalam menyampaikan klarifikasi atas pemberitaan tersebut semisal bila yang dimaksud tentang BLT DBH DR itu yang melaksanakan adalah Dinas Sosial Kabupaten Kapuas. “Bisa di konfirmasi langsung ke dinas terkait untuk lebih jelasnya, ungkap sang mantan yang pada masa kepemimpinannya tidak mengetahui program yang dimaksud. Sementara untuk pembangunan WC umum sudah sesuai prosedur dan anggaran yang disepakati dan aspirasi warga desa. “Ada sekitar 6 bilik dan perbiliknya sesuai RAB bernilai 10 juta, berupa Bilik, kloset, bak air dan pembuatan septic tank ujarnya. RAB dibuat oleh konsultan.
Sementara untuk pelayanan kantor desa selama ini berjalan baik. Bila ada keluhan pasti warga akan langsung menyampaikan ke perangkat desa,” jelasnya.
Dan terkait pernyataan di berita tersebut yang menyebutkan guru yang menjabat sebagai pj kades Humbang Jaya, diperoleh informasi dari pimpinan terkait sudah sesuai prosedur. “Rekomendasi dari kepala dinas pendidikan untuk mengijinkan penugasan sebagai Pj Kepala Desa harus dimilki, yang kemudian diberikan SK oleh Pejabat yang berwenang” tuturnya.
Menurut informasi masa tugas seorang Pj kades itu 1 tahun dan bisa diperpanjang bila dibutuhkan oleh pimpinan.
Diperoleh informasi saat ini Desa Humbang Raya sedang proses pemilihan kepala desa antar waktu (PAW). Rencananya akan digelar pada 25 Februari 2025 mendatang. Adapun kandidat yang bertarung ada dua yaitu Endang Susanti dan Bob Tutupoli. Endang Susanti adalah istri mantan Kades dan warga setempat. Untuk calon Bob Tutupoli dikenal warga adalah mantan anggota Polri yang saat ini seorang pelaku bisnis. Adapun jumlah DPT yang ada sekitar 600 pemilik hak suara. Dan suara mayoritaslah yang akan menjadi kepala desa.
Dinamika politik menjelang pilkades dalam banyak kasus di Indonesia kerapkali memunculkan isu-isu yang berkembang dimasyarakat. Dan tak jarang timbulkan gesekan hingga konflik. “Saya kira pemberitaan ini perlu penjelasaan sehingga masyarakat tidak saling menimbulkan pro dan kontra, semoga pilkades nanti berjalan aman dan damai, harap.perangkat desa.
Berdasarkan penelusuran media, terkait penyataan pengurus DPP AMKI bernama Januardi Manurung adalah juga sebagai pimpinan redaksi / penanggungjawab dari media online penasilet.com yang memberitakan berita tersebut. “Boks Redaksi belum diedit, Pimred saat ini adalah Tamrin, saya adalah Pendiri media Pena Silet”, ujarnya. Menurutnya di media tidak etis bila seorang pimred memberikan opini di media dalam posisi sebagai pengurus DPP AMKI”, jelas Januardi melalui sambungan telpon Rabu (5/02).
Dilaporkan oleh Endharmoko.
