Breaking News

Rilis Pers Puspen Kemendagri Minggu, 27 April 2025 *Wamendagri Ribka Haluk: Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil* Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Ia memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. “Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Ribka menjelaskan, seluruh proses tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Secara khusus, pasal tersebut mengatur bahwa gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan. “Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” terangnya. Namun demikian, saat ini proses pengesahan masih ditunda, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. “Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya. Ribka mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. “Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya. Lebih lanjut, Ribka juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat otonomi khusus. Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Mendagri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP. “Saya harapkan Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di dua provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut,” jelasnya. Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah. “Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tandasnya. Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP mekanisme pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Puspen Kemendagri Tamat Sudah! Leon Gadai Dihantam Pasal Berlapis, Kapolda Sumut: Ini Pelajaran bagi Pelaku Pinjaman Liar! Dewan Pimpinan Pusat Forum Kreasi Pemuda Masjid Indonesia Adakan Halal bihalal Di Forum Alumni UII, Mendagri Ajak Akademisi Ikut Evaluasi Sistem Pilkada Polisi Baik Polsek Kepulauan Seribu Utara Bantu Penumpang dan Jaga Keamanan di Dermaga Wisata

Beranda Polisi Kapolsek Kepulauan Seribu Utara Apresiasi Sinergitas 3 Pilar dan Himbau Warga Hindari Berita Hoax Pasca Pemilu 2024

Polisi

Kapolsek Kepulauan Seribu Utara Apresiasi Sinergitas 3 Pilar dan Himbau Warga Hindari Berita Hoax Pasca Pemilu 2024

Februari 20, 2024

Tamperaknews.com – Jakarta – Kapolsek Kepulauan Seribu Utara, Iptu Yoyo Hidayat, beserta Babinsa, melakukan kunjungan ke Kantor Camat Kepulauan Seribu Utara untuk bertemu dengan Camat Angga Saputra. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mempererat sinergi antara kepolisian, TNI, dan pemerintah kecamatan dalam menjaga situasi kamtibmas pasca Pemilu 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek KSU, Iptu Yoyo Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih atas soliditas dan dukungan yang telah diberikan oleh sinergitas 3 pilar (Polri, TNI, dan pemerintah) selama ini. Ia juga mengapresiasi kerjasama yang telah terjalin dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Kepulauan Seribu, khususnya di wilayah hukum Polsek KSU.

banner 325x300

“Dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Polri, TNI, dan pemerintah kecamatan sangatlah penting dalam mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah kita. Terima kasih atas sinergitas yang solid ini,” ujar Iptu Yoyo Hidayat.

Selain itu, Iptu Yoyo Hidayat juga mengingatkan pentingnya menjaga proses rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan KSU agar berjalan lancar dan aman hingga tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghindari gangguan serta permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

“Mari kita bersama-sama menjaga proses rekapitulasi suara agar berjalan lancar dan aman, serta menghindari segala bentuk gangguan atau permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas,” tambahnya.

Iptu Yoyo Hidayat juga menghimbau masyarakat untuk menghindari penyebaran berita hoax yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Dia menegaskan pentingnya selalu memperoleh informasi yang valid dan mengupdate perkembangan situasi kamtibmas kepada petugas kepolisian di wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Utara.

“Dengan bersama-sama menghindari berita hoax dan selalu mengupdate informasi kepada pihak kepolisian, kita dapat menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif dan aman,” tandasnya.

Reporter: Johan Sopaheluwakan

Post Views: 160

banner 325x300

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan