Breaking News

Rilis Pers Puspen Kemendagri Minggu, 27 April 2025 *Wamendagri Ribka Haluk: Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil* Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Ia memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. “Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Ribka menjelaskan, seluruh proses tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Secara khusus, pasal tersebut mengatur bahwa gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan. “Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” terangnya. Namun demikian, saat ini proses pengesahan masih ditunda, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. “Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya. Ribka mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. “Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya. Lebih lanjut, Ribka juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat otonomi khusus. Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Mendagri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP. “Saya harapkan Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di dua provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut,” jelasnya. Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah. “Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tandasnya. Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP mekanisme pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Puspen Kemendagri Tamat Sudah! Leon Gadai Dihantam Pasal Berlapis, Kapolda Sumut: Ini Pelajaran bagi Pelaku Pinjaman Liar! Dewan Pimpinan Pusat Forum Kreasi Pemuda Masjid Indonesia Adakan Halal bihalal Di Forum Alumni UII, Mendagri Ajak Akademisi Ikut Evaluasi Sistem Pilkada Polisi Baik Polsek Kepulauan Seribu Utara Bantu Penumpang dan Jaga Keamanan di Dermaga Wisata

Beranda Berita Kapolres Kepulauan Seribu Mewakili Kapolda Metro Jaya dalam Konsultasi Publik Pembangunan TPS 3R dan Pendalaman Alur di Pulau Harapan

Berita, Polisi

Kapolres Kepulauan Seribu Mewakili Kapolda Metro Jaya dalam Konsultasi Publik Pembangunan TPS 3R dan Pendalaman Alur di Pulau Harapan

Redaksi - Berita, Daerah, Kapolda Metro Jaya, Kapolres Kepulauan Seribu, Polres Kepulauan Seribu, Polri

September 20, 2023

Tamperaknews.com — Jakarta – Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Jarot Sungkowo, S.H., S.I.K., mewakili KAPOLDA Metro Jaya, memimpin kegiatan konsultasi publik terkait perencanaan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah yang ramah lingkungan (TPS 3R) dan pendalaman alur di wilayah perairan Pulau Harapan. Acara ini digelar di Aula Kelurahan Pulau Harapan pada Rabu (20/09/2023).

banner 325x300

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pihak terkait, antara lain Kasat Intelkam Polres Kepulauan Seribu, Kasat Polairud Polres Kepulauan Seribu, Kapolsek Kepulauan Seribu Utara, Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML) Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Kepala Lembaga Sains Terapan (LST) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, Camat Kepulauan Seribu Utara (diwakili oleh Bapak Adi, Staff Kecamatan), Lurah Pulau Harapan, Lurah Pulau Kelapa, para Ketua RW, para Ketua RT, dan warga di Pulau Harapan dan Pulau Kelapa.

Dalam sambutannya, Kapolres mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam program Polri terkait penanganan polusi udara dan pengawasan kebakaran lahan di wilayah Kepulauan Seribu. Beliau juga menegaskan komitmen Polres Kepulauan Seribu dalam mendukung pembangunan pengelolaan sampah di wilayah ini.

Kapolres juga memberikan peringatan penting terkait penggunaan Anggaran Negara, bahwa dana tersebut harus digunakan dengan benar dan harus benar-benar dipertanggungjawabkan, untuk mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.

Konsultasi publik ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat serta pihak terkait dalam upaya memajukan dan menjaga keberlanjutan lingkungan di Pulau Harapan dan sekitarnya.

Reporter: Johan Sopaheluwakan

Post Views: 178

banner 325x300

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan