Breaking News
Rilis Pers Puspen Kemendagri Minggu, 27 April 2025 *Wamendagri Ribka Haluk: Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil* Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Ia memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. “Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Ribka menjelaskan, seluruh proses tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Secara khusus, pasal tersebut mengatur bahwa gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan. “Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” terangnya. Namun demikian, saat ini proses pengesahan masih ditunda, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. “Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya. Ribka mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. “Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya. Lebih lanjut, Ribka juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat otonomi khusus. Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Mendagri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP. “Saya harapkan Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di dua provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut,” jelasnya. Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah. “Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tandasnya. Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP mekanisme pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Puspen Kemendagri Tamat Sudah! Leon Gadai Dihantam Pasal Berlapis, Kapolda Sumut: Ini Pelajaran bagi Pelaku Pinjaman Liar! Dewan Pimpinan Pusat Forum Kreasi Pemuda Masjid Indonesia Adakan Halal bihalal Di Forum Alumni UII, Mendagri Ajak Akademisi Ikut Evaluasi Sistem Pilkada Polisi Baik Polsek Kepulauan Seribu Utara Bantu Penumpang dan Jaga Keamanan di Dermaga Wisata
Hukum  

Gugatan Perlawanan (Deden verzet) dari Tonique dan Smaragdus (Leonardo Gelato, Bali) tidak Miliki Dasar Hukum

banner 120x600
banner 468x60

Tamperaknews.com – Jakarta Pusat, DKI Jakarta – Bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No 24, RT. 28 RW. 1 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta pada Selasa (29/8/2023) Pukul 10.00 WIB disampaikan oleh Kuasa Hukum Andrew Sutedja kepada awak media terkait permasalahan antara Evianne Tantono versus Tonique dan Smaragdus disampaikan fakta-fakta yang ada akan keberadaan masalah atau duduk perkara.

Mediasi berlangsung atas registrasi Nomor Perkara: 256/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. dengan penggugat Tonique, Ltd dan Smaragdus, Ltd dan pihak tergugat adalah Evianne Tantono, Kemenkumham RI c.q. Dirjen AHU dan PT Artisanal Food Group.

banner 325x300

Hasil mediasi deadlock atau gagal dikarenakan Penggugat (Tonique, Ltd dan Smaragdus, Ltd) meminta Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian atas sesuatu yang tidak pernah dimilikinya dan Leonard secara pribadi tidak pernah melakukan penyetoran modal sejak perusahaan didirikan.

Kuasa Hukum menyatakan bahwa, “Leonardo Alexander Vereecken selaku pemilik Leonardo Gelato Bali sangat tidak menghormati proses hukum yang sedang berjalan, terlihat dari email yang dikirimkan tepat sebelum mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimulai dimana email tersebut bersifat mengintimidasi klien kami, Evianne Tantono,” ujarnya.

Terlihat dari kerugian yang disampaikan Gugatan Perlawanan (Deden verzet) dengan meminta uang kompensasi sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu milyar rupiah) sebagai bentuk ganti rugi atas sita jaminan yang mana dalam putusan sebelumnya memutus tidak ada sita jaminan, ini kan seperti pemerasan, ujar Kuasa Hukum

“Yang lebih parah lagi Pihak Leonardo juga mengklaim bahwa aset yang disewa oleh Klien kami merupakan property miliknya, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang, dimana WNA tidak boleh memiliki properti di wilayah hukum Negara Republik Indonesia pada saat sewa tersebut ditandatangani, jadi faktanya disewa oleh Klien kami dibilang beli oleh Leonard. Ini fakta hukum yang menyesatkan!,” tegas Andrew Sutedja

Hal ini disampaikan karena karena Pihak Leonard yang telah begitu banyak melanggar hukum dan merugikan pihak Evianne.

“Bahkan diduga Leonardo menyalahgunakan Visa Kunjungan turis dengan bekerja dan bertindak sebagai direksi atau komisaris di wilayah hukum Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

Hal ini kuasa hukum sampaikan fakta-fakta yang ada hingga pihak aparat hukum dapat memberikan pertimbangan perkara yang yang masih bergulir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahkan jika kami melihat karakter Leonardo adalah pribadi yang temperamental dan tidak pernah menghargai institusi penegak hukum di Indonesia,” tegas Andrew lagi.

Kiranya hal-hal ini menjadi dasar yang kuat sehingga pihak Pengadilan Negeri dapat memutus perkara seadil-adilnya.

Sampai berita ini diturunkan pihak media belum berhasil mengkonfirmasi pihak LEONARD terkait pemberitaan ini.

 

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *