Breaking News

Rilis Pers Puspen Kemendagri Minggu, 27 April 2025 *Wamendagri Ribka Haluk: Pemerintah Pastikan Proses Pengisian DPRP Mekanisme Pengangkatan Transparan dan Adil* Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan, pemerintah pusat memastikan proses pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) periode 2024–2029 melalui mekanisme pengangkatan berjalan dengan transparan dan adil. Ia memastikan seluruh tahapan dari pengejawantahan otonomi khusus di Tanah Papua tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. “Pemerintah pusat akan terus memastikan bahwa seluruh proses pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan ini berjalan secara akuntabel, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Ribka menjelaskan, seluruh proses tersebut berpedoman pada ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua. Secara khusus, pasal tersebut mengatur bahwa gubernur mengusulkan calon anggota DPRP terpilih melalui mekanisme pengangkatan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan pengesahan. “Sejauh ini, Pemerintah Provinsi Papua telah menerbitkan Keputusan Gubernur Papua Nomor: 100.3.3.1/KEP.73/2025 tanggal 11 Februari 2025 tentang Penetapan Calon Anggota DPRP Terpilih Melalui Mekanisme Pengangkatan. Keputusan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada 20 Februari 2025,” terangnya. Namun demikian, saat ini proses pengesahan masih ditunda, mengingat adanya gugatan hukum yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap Keputusan Gubernur Papua dan hasil kerja Panitia Seleksi (Pansel). Berdasarkan informasi resmi dari PTUN Jayapura, perkara tersebut telah terdaftar dengan Nomor 13/G/2025/PTUN.JPR. “Sidang lanjutan dijadwalkan pada Selasa, 29 April 2025, pukul 10.00 WIT, dengan agenda Tambahan Bukti dan Saksi dari Penggugat serta kesempatan terakhir bagi Tergugat untuk menyerahkan bukti surat,” lanjutnya. Ribka mengungkapkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen penuh untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum dan supremasi hukum dalam setiap tahapan proses ini. Pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap jalannya persidangan dan sepenuhnya menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. “Proses pengesahan calon anggota DPRP baru akan dilanjutkan setelah adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari PTUN atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), sesuai mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya. Lebih lanjut, Ribka juga menyampaikan harapan agar PTUN Jayapura dapat menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024–2029 dapat segera dituntaskan. Penyelesaian ini, menurutnya, sangat penting demi mendukung jalannya pemerintahan daerah serta memperkuat representasi politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai semangat otonomi khusus. Selain menyampaikan perkembangan di Provinsi Papua, Ribka juga melaporkan progres pengangkatan anggota DPRP unsur OAP di enam provinsi di Tanah Papua. Untuk Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan, seluruh tahapan pengangkatan telah rampung. Keduanya telah mendapatkan Surat Keputusan Mendagri dan saat ini tengah menunggu pelaksanaan pengambilan sumpah/janji anggota DPRP. “Saya harapkan Gubernur Papua Tengah dan Papua Selatan serta pimpinan DPRP di dua provinsi itu memastikan dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat segera memfasilitasi pengambilan sumpah/janji tersebut,” jelasnya. Sementara itu, untuk tiga provinsi lainnya, yakni Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua, saat ini masih dalam proses penyelesaian perkara di PTUN Jayapura dan PT TUN Manado. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan, proses klarifikasi dan koordinasi lanjutan akan segera dilakukan, mengingat gubernur dan wakil gubernur terpilih baru saja dilantik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah. “Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk menghormati hak-hak politik Orang Asli Papua dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Tanah Papua,” tandasnya. Pemerintah berharap, dengan terselesaikannya seluruh proses hukum dan administrasi ini, DPRP mekanisme pengangkatan dapat segera berfungsi optimal dalam menjalankan tugas-tugas legislasi, pengawasan, dan representasi masyarakat, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Puspen Kemendagri Tamat Sudah! Leon Gadai Dihantam Pasal Berlapis, Kapolda Sumut: Ini Pelajaran bagi Pelaku Pinjaman Liar! Dewan Pimpinan Pusat Forum Kreasi Pemuda Masjid Indonesia Adakan Halal bihalal Di Forum Alumni UII, Mendagri Ajak Akademisi Ikut Evaluasi Sistem Pilkada Polisi Baik Polsek Kepulauan Seribu Utara Bantu Penumpang dan Jaga Keamanan di Dermaga Wisata

Beranda Polisi Bhabinkamtibmas Pulau Kelapa Laksanakan Pendampingan Stunting Bersama Pemerintah Daerah

Polisi

Bhabinkamtibmas Pulau Kelapa Laksanakan Pendampingan Stunting Bersama Pemerintah Daerah

Desember 7, 2023

Tamperaknews.com – Jakarta – Aipda Sahrizal, seorang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Pulau Kelapa, Polres Kepulauan Seribu, melaksanakan kegiatan pendampingan dan monitoring terkait kasus stunting di Kelurahan Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara pada Kamis (07/12/2023). Dalam kegiatan tersebut, Sahrizal turut mendampingi Wakil Camat Kepulauan Seribu Utara, Kasi Kesra Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, PKK, dan para kader posyandu untuk melakukan monitoring konsumsi susu oleh anak-anak yang terkena stunting secara door-to-door.

Menurut Sahrizal, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada orang tua dan anak-anak yang terdampak stunting. Selain itu, juga memberikan penyuluhan serta semangat kepada orang tua agar lebih memperhatikan kesehatan dan pertumbuhan anak-anaknya.

banner 325x300

“Saat ini, kami sedang berusaha mencari informasi dan mendengarkan keluhan baik dari orang tua maupun anak-anak yang terkena stunting. Kami ingin membantu mereka untuk terlepas dari masalah stunting ini dengan memberikan informasi kepada orang tua tentang kebutuhan anak-anak mereka,” ungkap Sahrizal.

Dalam kegiatan tersebut, Sahrizal juga berusaha untuk memberikan informasi kepada para orang tua asuh anak-anak yang terdampak stunting mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh anak-anak tersebut. Dia juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada mereka sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada.

“Saya berharap, melalui pendampingan dan monitoring ini, kami dapat membantu orang tua dan anak-anak yang terkena stunting untuk dapat terlepas dari masalah kesehatan ini. Kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sangatlah penting untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi kesehatan anak-anak kita,” tambahnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya penanggulangan stunting di wilayah Kepulauan Seribu Utara serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perhatian terhadap kesehatan anak-anak demi mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa depan.

Reporter: Johan Sopaheluwakan

Post Views: 143

banner 325x300

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan